APBD Siantar Tahun 2026 Disetujui Pendapatan Rp974,9 M

SBNpro – Siantar

Setelah melalui pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 disepakati (disetujui) DPRD dan Wali Kota menjadi Perda APBD Tahun 2026.

Kesepakatan dilakukan terjalin pada Sidang Paripurna DPRD Pematangsiantar, Sabtu 29 Nopember 2025, sesudah pimpinan sidang, Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga meminta persetujuan anggota dewan yang kompak menyatakan setuju.

Usai disetujui, pada sidang paripurna, tampak Ketua DPRD Timbul Lingga serta Wakil-wakil Ketua DPRD, Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih, bersama Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi menandatangani kesepakatan Perda APBD Tahun 2026.

Sementara, Wali Kota Pematangsiantar, melalui pidato penutupnya menyampaikan gambaran singkat akan postur APBD Tahun 2026 yang telah disepakati.

Kata Wesly, setelah melalui tahap pembahasan dan telah pula disetujui oleh DPRD, selanjutnya APBD Tahun 2026 yang disepakati akan disampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

“Disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mendapat evaluasi, agar APBD Tahun Anggaran 2026 dapat ditetapkan tepat waktu sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan,” ujar Wesly.

Lebih lanjut wali kota menjelaskan, APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2026, akan memperoleh pendapatan sebesar Rp974,975 miliar. Sedangkan belanja jauh lebih besar dari pendapatan, yakni Rp1,021 triliun.

Dengan pendapatan lebih kecil dari belanja, maka terjadi defisit pada APBD Tahun 2026. “Sehingga mengalami defisit sebesar empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah (Rp46,3 miliar),” ucap Wesly.

Hanya saja, lanjut wali kota, defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto yang nilainya juga Rp46,3 miliar, dengan perkiraan, penerimaan sebesar Rp60 miliar dan pengeluaran Rp13,7 miliar.

“Maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, nihil. Dengan demikian APBD Tahun 2025 ini mengalami defisit empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah, yang dibiayai melalui pembiayaan daerah yang mengalami surplus sebesar empat puluh enam miliar tiga ratus juta rupiah,” sebutnya. (*)