Pejabat Siantar dengan Assesmen dan Publisitas Buruk Harus Dicopot

SBNpro – Siantar

Tahun lalu, Pemko Siantar menggelar assesmen terhadap pejabat eselon dua. Hasilnya-pun telah keluar. Hanya saja, hingga saat ini, dampak dari assesmen yang telah menghabiskan “uang rakyat” tersebut, belum juga terlihat.

Sebab, hingga saat ini belum ada pejabat eselon dua di lingkungan Pemko Siantar yang dinonjobkan dari jabatannya. Padahal, telah lama beredar informasi tentang signifikannya jumlah pejabat yang hasil assesmennya buruk (tidak layak maupun sangat tidak layak).

Menyikapi hal itu, Senin (21/01/2019), Ketua Sumut Wathc, Daulat Sihombing SH MH mengatakan, agar Walikota Siantar, Hefriansyah tidak hanya berpedoman terhadap hasil assesmen. Melainkan, juga dengan memperhatikan integritas, kredibilitas dan publisitas para pejabat eselon dua.

Itu dapat dilakukan, sekedar memberi toleransi terhadap hasil assesmen, yang jumlahnya cukup memprihatinkan. Serta Daulat berharap, Walikota tidak mengangkat pejabat dengan prinsip like or dislike. Karena assesmen itu sudah cukup lama digelar, dan mungkin sudah dilupakan.

Pun begitu, mantan hakim adhock di Pengadilan Hubungan Industrial ini tetap memberikan support kepada Walikota Siantar, untuk bersikap tegas terhadap pejabat yang sering mendapat sorotan negatif dari media (pers) maupun publik.

Sehingga pejabat seperti itu, kemudian memiliki publisitas yang buruk, yang diyakini akan menjadi beban bagi kepala daerah. Untuk pejabat seperti itu, Daulat Sihombing SH MH menyatakan, agar Walikota tidak ragu untuk mencopot jabatannya.

“Pejabat yang assesmennya buruk, publisitasnya buruk, ya harus dicopot jabatannya. Gak perlu ragu untuk itu,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan, terhdap yang berintegritas buruk dan hasil assesmennya buruk, jabatannya juga harus dicopot. Lalu Walikota dapat melakukan promosi jabatan dari pejabat eselon tiga, untuk mengganti pejabat yang dicopot.

Namun sebelum promosi dilakukan, Pemko Siantar diharapkan membuat drafting nomor urut pejabat yang berintegritas baik, publisitasnya baik dan kresibilitasnya baik. “Buat dulu nomor urut pejabat berintegritas dan berpublisitas baik. Karena integritas dan publisitas mudah untuk dilihat,” tandasnya.

Editor : Purba